Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Bergerak Positif

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah indikator ekonomi dan pembangunan sosial memperlihatkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Secara kumulatif, perekonomian semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Perbaikan juga terlihat pada indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan BPS yang dirilis 5 Agustus 2026, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920 ribu orang dalam periode tersebut. Sementara itu, data ketenagakerjaan yang diumumkan BPS pada 5 Mei 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah hampir 1,9 juta dibandingkan Februari 2025. Perkembangan ini memberikan dasar terukur untuk menilai kemajuan, meskipun peningkatan kualitas pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan tetap membutuhkan perhatian.

Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus kebijakan Presiden Prabowo. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, pada 18 Oktober 2026 menjelaskan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Indonesia juga tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025. Pemerintah menjalankan langkah tersebut melalui penguatan produksi dalam negeri, pembenahan distribusi pupuk, dan pengelolaan cadangan pangan nasional.

Di sektor pembangunan sumber daya manusia, Kurnia Ramadhana pada tanggal yang sama menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat per 30 September 2026 melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah juga memperketat pengawasan keamanan pangan, termasuk menghentikan sementara operasional fasilitas yang belum memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Langkah ini menunjukkan pentingnya memperluas jangkauan program sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaannya.

Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi tantangan dalam pemerataan ekonomi, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta peningkatan pelayanan publik. Kritik masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, penilaian atas kinerja pemerintah juga perlu mempertimbangkan data dan hasil kebijakan yang dapat diverifikasi. Dua tahun pertama telah menunjukkan sejumlah kemajuan terukur, sementara keberlanjutan hasilnya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, pengawasan, dan kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.